Jangan Sudutkan Ponpes dengan Isu Terorisme

SEMARANG — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengimbau semua pihak tidak menyudutkan pondok pesantren (ponpes) terkait aksi terorisme yang terjadi di negeri ini.Pasalnya, hal ini akan merugikan citra ponpes yang selama ini menjadi bagian dari lembaga yang berperan besar dalam upaya mencerdaskan bangsa.“Selama ini, teroris dan kelompok radikal tertentu selalu dikaitkan dengan pesantren. Padahal tidak demikian,” ungkap Sekretaris Umum MUI Jateng, Ahmad Rofiq disela sidang paripurna DPRD Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (14/8).

Menurutnya saat ini banyak pihak yang memandang teroris berasal dari pesantren. Padahal tidak semua tersangka atau pelaku aksi terror berlatarbelakang pesantren.Namun para pelakunya juga bisa berasal dari latar belakang yang lain. Tidak menutup kemungkinan dari perguruan tinggi. Namun setiap ada aksi teroris yang menjadi sasaran selalu ponpes.

Apabila aparat memperoleh bukti yang kuat soal keterkaitan antara teroris dan pesantren, lanjutnya, maka aparat itu dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan. “Setahu saya, pesantren memberikan ajaran dan pendidikan akhlak yang baik,” lanjutnya.

Rofiq juga menjelaskan, pesantren adalah lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah keterbatasan pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945.

Oleh karena itu, jika dalam praktiknya terdapat ajaran ‘bawah tanah’ yang mengarah pada aksi terorisme, maka ia sangat sepakat jika para pelakunya diproses dan pesantrennya ditutup.Namun, yang diharapkan Rofiq, semua pihak agar tidak menyamaratakan semua ponpes dengan isu terorisme yang kini kembali mengemuka. “Jangan langsung menuding semua ponpes,” tegasnya.

Ia juga menambahkan saat ini aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di sejumlah pesantren. “Namun jika aparat menemukan seseorang yang telah melakukan ajaran menyimpang,” tenadasnya.

Sementara itu Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Alex Bambang Riatmodjo mengatakan, pihaknya tetap akan meningkatkan pengamanan agar masyarakat Jawa Tengah merasa aman dan leluasa dalam melakukan aktivitasnya.Pengamanan itu tidak hanya dilakukan di sejumlah objek vital seperti hotel, mal serta pusat keramaian lainnya. Tetapi juga kepada seluruh kepala daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Pengamanan ini masih dapat ditingkatkan dengan dibantu peran aktif dari masyarakat. “Masyarakat supaya bantu aparat kepolisian, jika ada informasi kita siap menerima untuk ditindaklanjuti,” tegas Kapolda.

Hal ini mengingat jumlah personel keamanan di Jawa Tengah hanya sekitar 34 ribu orang. “Dengan keterbatasan jumlah personil ini, masyarakat diimbau untuk bisa bekerjasama dalam rangka mencegah pergerakan terorisme,” imbuhnya. (Republika online, 14/8/2009)